Depan

Badan

BKD Sulsel Tidak Menerima Rekomendasi Dari Bupati/Walikota

Dalam penerimaan pendaftaran peserta calon praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) tahun ajaran 2012/2013, tidak diperbolehkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan hasil rekomendasi bupati/walikota, dimana proses pendaftaran calon praja mulai dibuka Senin, 21 Mei hingga Jumat, 25 Mei 2012 mendatang.

RAKOR P2WKSS TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dicanangkan pemerinta pada tahun 1979 adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup bagi masyarakat prasejahrera menjadi sejahtera. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Ir.

Badan Diklat Sulsel Lolos Resertifikasi ISO

Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mempertahankan sertifikat pelayanan jaminan mutu Internasional Organization for Standardization (ISO) yang telah dicapai sejak 2009 lalu. Tahun ini Badan Diklat menerima Resertifikasi ISO dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hal ini dikatakan Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan, H. Jufri Rahman, Senin, 6 Februari 2012 di Makassar.

Sulawesi Selatan Butuh Guru dan Tenaga Medis

Upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan membutuhkan tambahan 26.000 tenaga guru dan medis. Khusus untuk tenaga guru dibutuhkan sekitar 19.754 pengajar untuk ditempatkan di 24 kabupaten/kota. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Murny Amien Situru saat ditemui di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa,  31 Januari 2012.

Realisasi Anggaran SKPD Lingkup Pemprov Sulsel TA 2011

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Tan Malaka Guntur, di ruang kerjanya, Kamis, 26 Januari 2012 menyampaikan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga semester IV hanya mencapai 95,28 % dari total anggaran yang dialokasikan Rp 2,9 triliun. Sementara itu, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tinggi, yakni mencapai 98,27 % dalam realisasi fisik.

Sulsel Anggarkan Rp 500 Juta Untuk Tambah Stok Beras

Sulawesi Selatan mengalokasikan 75 ton untuk persediaan beras sepanjang tahun 2012 dengan anggaran Rp 500 juta. Cadangan pangan ini akan dimanfaatkan untuk melakukan stabilisasi harga jika terjadi gejolak harga beras, melalui kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog Sulsel). Konsumsi beras Sulsel per bulan 9.000 ton.

Ekspor Sulsel Capai US$ 161,951 Juta

Nilai ekspor Sulawesi Selatan hingga November 2011 mencapai US$ 161,951 juta. Besarnya nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 13,51 persen dibandingkan dengan ekspor Oktober 2011. Dibandingkan dengan nilai ekspor November 2010 nilai tersebut meningkat 272,52 persen. Lima terbesar komoditas ekspor Sulsel adalah nikel, kakao, kapal terbang dan komponennya, ikan, udang, kepiting dan kayu atau barang dari kayu. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Bambang Pramono, baru-baru ini di Makassar.

Formasi CPNS Lingkup Pemprov Sulsel Bergantung SKPD

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Murny Amien Situru, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa, 2 Agustus 2011 mengungkapkan bahwa formasi Calon Pegawai Negeri (CPNS) di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bergantung pada tingkat kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sejauh ini usul formasi tersebut belum dimasukkan, termasuk 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sulawesi Selatan Diusul Ulang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menolak usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 kabupaten/kota. Usulan calon pegawai yang diajukan tidak sesuai dengan kemampuan keuangan dan beban kerja kepegawaian di daerah. Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Murny Amien Situru, Senin, 1 Agustus 2011 di Makassar.

Ekonomi Sulsel Bergelora

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu dari lima provinsi yang akan diperkuat posisinya di tingkat dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain bekerjasama dengan pemerintah di masing-masing provinsi.

Kantor Gubernur Sulawesi Selatan: Jl. Jend. Urip Sumohardjo 269, Makasar - Sulawesi Selatan | Telp. (0411) 453050 - Fax. (0411) 453489, 445445 |  Lihat Lokasi