Kantor Wilayah Direktorat Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) adalah penyetor terbanyak keempat. Meski begitu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang tetap mendesak DJP untuk memberikan data yang lebih rinci terkait seluruh kontribusi pajak di Sulsel. Penyataan ini diungkapkan Wakil Gubernur saat menghadiri sirahturrahmi DJP Sulselbatra dengan sekitar tiga ratus wajib pajak di Hotel  Grand Clarion Makassar, Selasa 27 Juni  2012.

Pemerintah Provinsi Sulsel perlu mengetahui secara pasti konstribusi pajak Sulsel, untuk menjadi acuan dalam mengajukan permintaan dana pertimbangan dari pusat. Setoran pajak Sulselbartra Rp 7,4 triliun seperti yang disampaikan Dirjen Pajak tahun lalu, belum termasuk pajak sejumlah industri nasional, seperti PT. Inco. Pajak itu lebih banyak disumbang oleh sektor trading (Perdagangan), seperti ekspor impor, kendaraan, dll. Kita harus tahu konstribusi pajak Sulsel secara keseluruhan dan kalau ternyata setoran kita banyak maka kita harus minta jatah yang lebih juga.

Kepala Kantor  Wilayah Pajak Sulselbartra, Arfan menjelaskan pendapatan pajak Sulselbartra Rp 7,4 triliun tahun lalu, lebih besar dari target Rp 6,9 Triliun. Dari jumlah tersebut sekitar Rp 4,5 Triliun disumbang Sulawesi Selatan, Rp 2,9 lainnya disumbang pajak Sulawesi Barat dan Tenggara. Menurut Wagub, Agus Arifin Nu’mang meskipun setoran meningkat, namun dana perimbangan pusat yang dambil dari Dana bagi hasil pajak dan dana hasil dari Sumber Daya Alam untuk Sulsel hanya meningkat sekitar Rp 300 Miliyar. Dana Perimbangan kita sebesar Rp 2 Triliun itu digunakan untuk pembangunan jalan Makassar–Pare-Pare yang menghabiskan dana Rp 1 Triliun, dana BOS  sekitar Rp 900 Miliyar, serta beberapa pembangunan infrastruktur lain.

Pertemuan ini juga dihadiri Direktur Jenderal Pajak RI, Fuad Rahmani dan anggota Komisi XI DPR-RI dapil Sulawesi Selatan dan Timo Pangeran. Wagub juga meminta Timo Pangeran untuk ikut membantu peningkatan dana perimbangan untuk Sulsel. 

An/Sr ( Rabu, 27 Juni 2012 )