Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo kembali menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik atas prestasi dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono pada peringatan Hari Otonomi Daerah XVI yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 25 April 2012.

Menurut Gubernur, Ini adalah penghargaan ke-110, Sulsel sudah dua kali mendapatkan gelar provinsi terbaik dalam pengelolaan otonomi daerah. Tahun lalu Sulsel berada pada urutan kedua, menurutnya, kiat-kiatnya sehingga bisa terpilih karena pihaknya memberikan kewenangan kepada para kepala SKPD dan menempatkan pengawas-pengawas dalam SKPD tersebut. Selain itu gubernur juga melakukan MoU dengan kepala SKPD setiap enam bulan. Jika tidak mencapai target maka SKPD harus diganti sehingga memacu kepala SKPD untuk bekerja.

Menjadi tiga besar pemerintahan terbaik tidak mudah karena harus melalui 79 kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu kebanggaan bagi kita semua di Sulsel, paling tidak di luar Jawa, Sulsel yang mewakili. Pihaknya menggandeng 148 professor dan doktor yang mendampingi 54 unit kerja di Sulsel. Saatnya kampus bukan di menara gading, tapi kampus turun dan membantu pemerintah sharing ilmu, guna jalannya pemerintahan yang baik.

Selain Sulawesi Selatan, dua provinsi lainnya yang juga ditetapkan sebagai provinsi dengan kinerja pemerintahan daerah terbaik yakni Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah, diumumkan pula 10 (sepuluh) kabupaten dan 10 (sepuluh) kota yang dinilai berkinerja terbaik. Sepuluh kabupaten tersebut yakni, Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, Kulon Progo, Pacitan, Sukoharjo dan Bogor, sedangkan sepuluh kota berkinerja terbaik yaitu, Yogyakarta, Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Makassar dan Cimahi.

Sementara itu, Wakil Presiden, Bodiono dalam sambutannya menekankan pentingnya  reward and punishment dalam proses otonomi daerah. Pemerintah daerah harus berlomba mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya, langkah strategisnya adalah perbaikan laporan keuangan, intinya adalah bagaimana desentralisasi berjalan mulus, kita harus bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan menyangkut bagaimana mengatur masyarakat, penggunaan dana dan kewenangan mengangkat daerah. Kewajiban secara umum juga adalah masalah pelayanan, standar pelayanan minimum kita harus mengatur dengan baik.

Rs/Ys (Kamis, 26, April 2012)