Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sekaligus menunjang diversifikasi menu, maka komoditi holtikultura ( buah-buahan, sayuran, biofarmaka serta tanaman hias) terus kita kembangkan. Hal ini sangat penting mengingat komoditi hortikultura dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor dan telah menjadi komoditi perdagangan dunia yang ditandai dengan tingginya permintaan di pasar uni Eropa maupun Amerika, Malaysia, Singapura dan Hongkong. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Arifin Nu’mang pada acara Pembukaan Kontes Lomba Hortikultura di Makassar, 9 Februari 2010.

Selanjutnya dikatakan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan akhir-akhir ini telah berdampak pada meningkatnya produk impor dan telah membanjiri pasar-pasar dan mall-mall di Indonesia, tidak terkecuali pasar dan mall yang ada di Kota Makassar. Perdagangan bebas Cina – Asean yang mulai diberlakukan mulai tahun 2010 ini harus diwaspadai dengan meningkatkan daya saing produk lokal. Fenomena ini tentunya tidak hanya merupakan tantangan, tetapi dapat dijadikan peluang bagi kita semua untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu komoditi hortikultura di Sulsel.

Adapun kendala utama yang dihadapi terkait dengan pengembangan hortikultura di daerah ini adalah masalah volume, kualitas dan kesinambungan produksi. Dengan skala usaha kecil dan terpencar-pencar menyebabkan produk hortikultura di daerah ini membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi dengan volume produk yang lebih kecil sehingga dari segi usaha relatif kurang menguntungkan. Acara ini diikuti oleh para Kepala SKPD Lingkup Pemprov Sulsel, Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sulsel, Ketua Dharma Wanita Persatuan Prov. Sulsel serta undangan lainnya.

Biah/Achmad (Selasa, 9 Februari 2010)

Bertempat di Makassar Golden Hotel, Selasa 9 Februari 2010 berlangsung Sosialisas Pedoman Pengawasan Kinerja Penanggulangan Bencana. Asisten III Setda Prov. Sulsel, Drs. Amal Natsir dalam hal ini mewakili Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengatakan bahwa ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam Kegiatan sosialisasi ini yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan dan pengawasan lainnya, yang kedua adalah persamaan persepsi peserta dan mengoptimalisasikan pedoman pengawasan kinerja dan penanggulangan bencana.

Harapan pusat maupun daerah bahwa dalam waktu singkat akan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kabupaten/kota. Badan Penanggulangan Bencana pusat ini yang menjadi kaki tangan Badan Penaggulangan Bencana untuk kabupaten / kota, jadi apabila ada hal – hal yang terkait dengan kondisi bencana di daerah, provinsi akan langsung menanganinya dan diteruskan ke pusat. Begitu juga mekanisme setelah dikorelasikan dengan penanggulangan bencana pusat bahwa apabila ada kejadian di daerah mestinya daerah membuat laporan proposalnya, provinsi tinggal membuat rekomendasi yang ditandatangani Gubernur dan diteruskan lagi ke pusat.

Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan mereka. Masyarakat menuntut pelayanan yang baik, peningkatan akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerjanya dengan sasaran terwujudnya pelayanan yang efisien dan berkualitas. Kinerjaa instansi pemerintah perlu dinilai berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap hsil pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu perlu diketahui tentang obyek yang dianalisa, pendekatan yang digunakan untuk menganalisa kinerja.

Sementara itu Kepala BPNB Pusat yang diwakili Inspektur II, Ibu Dra. Anni Isgiati, MM mengatakan bahwa peranan BPBD sangat penting dalam pencegahan, tanggap darurat maupun pasca bencana dalam upaya meminimalisasi resiko akibat bencana. Untuk kegiatan BNPB tahun 2010 ini akan diselenggarakan di 8 lokasi provinsi se Indonesia yang telah terbentuk BPBDnya yaitu : Sulut, NTT, NTB, Riau, Kalsel, Sulsel dan Kalbar.

Biah/Nasir (Selasa, 9 Februari 2010)